MASIH ADA DISKRIMINASI TERHADAP GURU SWASTA

Rekomendasi yang di keluarakan oleh dua badan dunia, UNESCO dan ILO yang berisi 13 bab dan 146 pasal yang mengatur soal pekerjaan profesi guru tanpa diskriminasi serta menempatkan posisi guru sangat strategis dan bermartabat. Bercermin pada rekomendasi tersebut status guru yang telah dikeluarkan 43 tahun yang lalu, tamapaknya kondisi kerja yang dapat mendorong kualitas guru untuk menciptakan pendidikan yang bermutu di Indonesia, khususnya guru swasta dan honorer atau non PNS (guru kontrak, guru bantu, dan guru sukarelawan) masih jauh dari harapan di banding dengan guru PNS. Mereka masih mengalami diskriminasi padahal diskriminasi dalam pekerjaan secara konstitusional jelas-jelas tidak di benarkan.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Diskrimanasi dan buruknya kondisi kerja yang di peroleh guru swasta dan honorer atau non PNS dapat di lihat dari kenyataan bahwa masih banyaknya guru swasta dan honorer yang memiliki gaji di bawaj UMP/UMK (upah minimum provinsi/upah minimum kota/kabupaten). Tidak ada jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang dapat memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja jaminan hari tua. Masih terdapat sistem kontrak dan lemahnya posisi guru dalam menetapkan kesepakatan atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan guru rentan terhadap PHK.

Diskriminasi undang-undang guru terhadap guru swasta dan honorer terkait dengan gaji, jamsostek, tunjangan fungsional, serta peningkatan kualitas dan kualifikasi guru. Masih lemahnya perlindungan yang di berikan kepada guru sebagaimana amanat undang-undang guru pasal 39 dan masih kuatnya birokratisasi guru yang mengurangi kebebasan akademik guru.

Agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik, maka semua hal-hal yang tertuang dalam undang-undang guru dan dosen harus teralisasi dengan baik. Hilangkan diskriminasi antara guru swasta dan guru PNS karena mereka semuanya mempunya tujuna yang sam yaitu untuk mendidik anak bangsa supaya bisa maju dan cerdas.

Selain itu, anggaran untuk pendidikan juga harus lebih di tingkatkan sebagaimana yang selalu di gembor-gemborkan oleh pemerintah bahwa 20% dana akan di alokasikan untuk pendidikan. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan terjadi diskriminasi antara guru swasta dan guru PNS. Untuk memperbaiki kondisi belajar peserta didik, pemerintah harus melakukan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah, menyediakan buku gratis yang di berikan kepada setiap peserta didik serta memperbaiki gedung sekolah dan pemenuhan fasilitas pembelajaran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s