PERLU PEMBENAHAN BAGI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Indonesia yang notabene sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi terbesar di dunia sudah sepantasnya memiliki aparat penegak hukum yang berkompeten.  Ketiga  lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu PORLI, KPK, dan KEJAGUNG harus saling bersinergi agar terciptanya sebuah tatanan hukum yang lebih baik.

Baru-baru ini kita di kejutkan oleh kasus CECAK dan BUAYA, kasus bank CENTURY, MARKUS PAJAK, dan kejadian berdarah di PRIOK.  Semua kasus tersebut di dalamnya melibatkan aparat penegak hukum. Di mulai dari kasus cecak dan buaya, yang melibatkan institusi PORLI dan KPK, sampai PRIOK berdarah semuanya melibatkan aparat penegak hukum. Seungguh sangat miris kita melihat dan mendengarnya, ternyata penegakan hukum di Negara kita masih lemah. Masih banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi, bahkan tidak sedikit yang melakukan pelanggaran hukum yang lainnya.

Banyak penegak hukum kita yang tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasusnya, bagi mereka yang punya uang melimpah, mereka dengan mudahnya menyogok aparat hukum agar kasus yang menimpa mereka bisa di hapus atau di hilangkan. Tetapi bagi rakyat miskin tidak demikian, mereka sangat bertolak belakang apabila ada kasus yang menimpapada  mereka. Banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan hukum yang baik, bahkan mereka harus membayar dengan sejumlah uang apabila kasus mereka mau di tindak lanjuti. Contoh kasus yang masih hangat yang terjadi di Indramayu, pada kasus tersebut seorang warga yang di tuduh membunuh harus mengeluarkan banyak uang supaya lepas dari jeratan hukum yang menimpanya. Dan uniknya yang meminta uang tersebut adalah oknum Polisi di daerah tersebut. Dengan susah payah keluarga miskin itu mencari uang yang di pinta oleh aparat penegak hukum bahkan sampai-sampai menjual rumah yang di tempatinya. Setelah susah payah akhirnya uang yang di pinta oleh oknum polisi itu terkumpul juga. Sangat di sayangkan, ketika uang sudah di serahkan kepada oknum polisi itu, sang terdakwa pun harus tetap mendekam di penjara sampai menunggu keputusan dari pengadilan.

Kejadian di atas baru sebagian kecilnya, masih banyak kasus-kasus yang di selesaikan dengan cara menyimpang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu perbaikan sistem pada ketiga lembaga penegak hukum di Indonesia. Perlunya reformasi birokrasi dan penguatan sistem rekuitmen anggota baru yang lebih baik, selain itu ketiga lembaga penegak hukum juga harus  saling kerja sama untuk menciptakan hukum yang bersih.

Jika semua rekomendasi di atas bisa terlaksana dengan baik, insyallah penegakan hukum di Indonesia akan sempurna, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus markus pajak yang lain atau tidak ada lagi penyalahgunaan jabatan dalam melakukan tidak pidana korupsi. Jika penegakan hukum bisa baik, di pastikan Negara ini akan lebih maju dan bisa bersaing dengan Negara-negara lain bahkan bisa menjadi macan asia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s